BPJPH Catat Serapan Anggaran 99,2 Persen, Presiden Prabowo Targetkan 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis pada 2026

Table of Contents

Ahmad Haikal Hasan

 

BISNISTRUST.COM — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatatkan kinerja manajerial yang impresif dengan serapan anggaran mencapai 99,20 persen pada penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2025. Capaian ini menjadi fondasi bagi BPJPH untuk meningkatkan target layanan sertifikasi halal pada tahun 2026.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menyatakan bahwa optimalisasi anggaran sepanjang tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

“Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil. Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK),” ujar Babe Haikal dalam keterangan pers akhir tahun di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Capaian Strategis dan Perlindungan bagi UMKM

Sepanjang tahun 2025, BPJPH mencatat sejumlah capaian yang melampaui target. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berhasil menerbitkan 1.140.015 sertifikat, atau mencapai 114 persen dari target tahunan. Selain itu, sejak pemberlakuan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025 pada Juli lalu, sebanyak 25.145 warung tegal (warteg) dan jenis usaha serupa telah tersertifikasi halal secara gratis.

Babe Haikal mengungkapkan bahwa sebelum aturan ini berlaku, banyak pelaku usaha warteg yang mengeluhkan adanya biaya ilegal. "Padahal sebelum aturan ini diberlakukan, banyak keluhan dari pemilik warteg yang dimintai biaya sebesar Rp5.000.000,00 bahkan hingga Rp10.000.000,00 untuk mendapatkan sertifikat halal," ungkapnya.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah produk bersertifikat halal telah mencapai 10.978.714. BPJPH optimistis angka tersebut akan menembus 11 juta produk pada awal Januari 2026. Dari sisi finansial, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH mencapai Rp139.000.000.000,00, atau 132 persen dari target yang ditetapkan.

Target Ambisius Tahun 2026

Menindaklanjuti kesuksesan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target yang lebih ambisius untuk tahun 2026. Pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan memperkuat hilirisasi produk UMKM sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim.

Babe Haikal menegaskan kesiapan BPJPH dalam mengawal kebijakan Presiden tersebut dengan memperkuat infrastruktur sertifikasi halal nasional. Saat ini, BPJPH didukung oleh kekuatan personel yang masif, meliputi:

• 111.889 Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

• 345 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

• 3.539 Juru Sembelih Halal bersertifikat

“Dengan kesiapan SDM dan sistem yang ada, kami optimistis target 1,35 juta sertifikat halal gratis tahun 2026 dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran,” pungkas Babe Haikal.

Capaian serapan anggaran yang nyaris sempurna pada 2025 memberikan keyakinan bahwa BPJPH mampu mengelola peningkatan kuota sertifikasi pada tahun 2026 secara lebih efektif bagi pelaku usaha di tingkat akar rumput.** (Dd)