Kemkomdigi Pastikan Keamanan Data dalam Digitalisasi Perlindungan Sosial dengan Dukungan AI

Table of Contents

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari. Foto: Amiriyandi/KPM Kemkomdigi.

 

Banyuwangi – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan data dan memperkuat tata kelola digital. Komitmen ini diwujudkan melalui pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam implementasi uji coba proyek sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem ini dirancang sebagai pintu masuk utama data calon penerima bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari, menjelaskan bahwa sistem digitalisasi Perlinsos didukung oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang berperan sebagai “tol digital” untuk mengintegrasikan aplikasi dan data antarinstansi.

“Fungsi SPLP adalah menginteroperasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien. Dengan SPLP, cukup satu hub untuk menghubungkan berbagai aplikasi, sehingga layanan menjadi lebih efektif,” jelas Yessi di sela-sela kegiatan Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi. Acara ini diselenggarakan bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Sosial, BPS, dan kementerian/lembaga terkait.

Sistem digitalisasi Perlinsos didukung oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Selain integrasi data, Yessi menekankan bahwa perlindungan data pribadi (PDP) adalah prioritas utama. “Kemkomdigi memastikan keamanan data dalam tiga fase: saat disimpan (at rest), saat dikirim (in transit), dan saat digunakan (at use). Semua tahapan itu dijaga dengan standar keamanan yang ketat serta kepatuhan regulasi,” tambahnya.

Pemanfaatan AI dan Kolaborasi Lintas Sektor

Kemkomdigi juga mendorong pemanfaatan AI dan machine learning untuk mempercepat proses penargetan bansos. “Tahap awal adalah menyusun algoritma penargetan. Setelah jelas, AI akan membantu mengolah data dalam jumlah besar. Contoh sederhana yang sudah berjalan adalah face recognition untuk verifikasi identitas penerima,” ungkap Yessi.

Keberhasilan digitalisasi Perlinsos membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Kementerian Sosial sebagai pemilik program, Dukcapil, dan instansi lain memiliki peran dalam tata kelola data. Harus jelas siapa pengendali data, pemroses, dan pengguna. Kolaborasi ini penting agar verifikasi tepat sasaran,” tegasnya.

Dengan dukungan SPLP, tata kelola data yang ketat, serta pemanfaatan teknologi AI, sistem Perlinsos diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan aman. SPLP akan menjadi jalur utama integrasi dan pertukaran data antar-kementerian/lembaga, menyatukan berbagai basis data yang selama ini tersebar.

“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar,” pungkas Yessi.

Langkah ini sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan jaring perlindungan sosial serta pemerataan layanan publik berbasis digital.***